Kinerja PNS menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena akan sangat berguna bagi penegakan hukum dan juga bermanfaat bagi kepentingan individu, masyarakat,bangsa dan Negara . Bagi individu, kinerja PNS yang baik akan menjamin terlindunginya pelayanan umum dan penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Sedangkan bagi masyarakat, kinerja PNS akan memberikan antusiasme masyarakat untuk mendorong terciptanya hukum dan aturan yang dilaksanakan dengan baik. Selain menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pengaruh peningkatan kinerja PNS akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman karena hukum benar-benar dijadikan panglima, dimana PNS merupakan salah satu aparat Negara. Fungsi melayani masyarakat yang dijalankan dengan baik tersebut harus diwujudkan oleh PNS guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang berarti bahwa hukum diberlakukan sama kepada siapapun tanpa memandang apakah pejabat atau rakyat. Reformasi di bidang hukum, yang dimulai tahun 1998 menuntut pemahaman dan kesadaran bahwa semakin maju suatu masyarakat maka makin tinggi harapan masyarakat terhadap kemampuan PNS dalam melayani masyarakat. Dengan demikian masyarakat madani (civil society) yang hendak kita wujudkan akan selalu mendorong dan memberikan motivasi untuk pengembangan organisasi dan kemajuan PNS. Kata kunci untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat madani adalah PNS yang mandiri dan professional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Output dari reorganisasi paradigma ini adalah dengan meletakkan rakyat sebagai pusat perhatian dan pengabdian masyarakat PNS, sehingga rakyat adalah titik awal dan titik akhir dari pengabdian PNS.